KABARWAKATOBI.COM, WANGI-WANGI-Pembangunan daerah tahun 2027 akan difokuskan pada konsep Wakatobi Transformatif yang menitikberatkan pada pembangunan berkelanjutan, peningkatan daya saing daerah, serta kesejahteraan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Bupati Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) Haliana pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wakatobi Tahun 2027 di Gedung Wanita Wangiwangi, Rabu, (1/4/2026). Acara itu dihadiri unsur pimpinan DPRD, Forkopimda, pemerintah pusat dan provinsi, akademisi, hingga tokoh masyarakat,
Menurut Haliana, Musrenbang merupakan forum strategis untuk memastikan arah pembangunan daerah berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab tantangan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Dokumen RKPD memiliki peran sangat penting sebagai pedoman pembangunan daerah. Penyusunannya harus mampu menjawab isu-isu strategis serta selaras dengan arah pembangunan nasional dan provinsi,” ungkapnya
Ia mengatakan, RKPD Tahun 2027 merupakan bagian penting dari implementasi RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2025-2029 yang diarahkan untuk memperkuat visi daerah sebagai kabupaten maritim yang sentosa dan berkelanjutan.
“Pemerintah Kabupaten Wakatobi terus berkomitmen mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, dan religius, dengan sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi daerah,” ujarnya.
Haliana juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk aktif memberikan gagasan konstruktif agar dokumen RKPD tahun 2027 benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Dengan semangat kebersamaan dan komitmen seluruh pihak, kami optimistis pembangunan Wakatobi akan semakin berdaya saing, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi Syaharuddin berharap, Musrenbang harus menjadi momentum strategis untuk merumuskan arah pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Musrenbang ini tidak boleh sekadar agenda tahunan, tetapi harus memastikan arah pembangunan berpijak pada kebutuhan riil masyarakat dan tantangan masa depan,” imbuhnya.
Dari atas podium Syaharuddin mengapresiasi sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah yang selama ini terbangun dengan baik, serta mendorong kolaborasi tersebut terus diperkuat demi menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Dikatakan Syaharuddin, tema pembangunan RKPD Tahun 2027 Wakatobi Transformatif sangat relevan dalam menghadapi era disrupsi yang menuntut perubahan cepat di berbagai sektor.
“Pendekatan pembangunan harus berorientasi pada outcome dan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar output,” paparnya.
Secara lugas, Syaharuddin menyampaikan komitmen DPRD untuk terus mengawal proses perencanaan pembangunan agar tetap berbasis data.
“Selaras dengan aspirasi masyarakat, serta mampu menjawab isu strategis daerah seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi lokal, serta pemerataan pembangunan infrastruktur. Sinergi dan kolaborasi semua pihak sangat penting agar pembangunan Wakatobi berjalan realistis, berkelanjutan, dan berdampak luas bagi masyarakat,” jelasnya.
Di sisi lain, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Kabupaten Wakatobi Abdul Aziz selaku ketua panitia pelaksana Musrenbang menerangkan, kegiatan berdasarkan Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional hingga RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2025-2029.
Abdul Aziz berkata, tujuan utama Musrenbang RKPD adalah menyepakati berbagai aspek penting pembangunan daerah, mulai dari permasalahan pembangunan, prioritas program, kegiatan, sub kegiatan, pagu indikatif, indikator kinerja, hingga lokasi pelaksanaan kegiatan.
Dari pelaksanaan Musrenbang itu, juga diharapkan lahir dokumen RKPD Kabupaten Wakatobi Tahun 2027 yang komprehensif dan mampu menjadi dasar yang kokoh dalam pelaksanaan pembangunan daerah ke depan.
Lebih lanjut Abdul Aziz menjelaskan, musrenbang juga menjadi forum strategis untuk menyelaraskan program pembangunan antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga pemerintah desa agar tercipta sinkronisasi pembangunan di semua tingkatan.
“Melalui forum ini, kita memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pembangunan benar-benar terarah, terukur, terintegrasi, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” tegasnya. (ADV)
