KABARWAKATOBI.COM, WANGI-WANGI-Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Wanita Wangi-Wangi ini dibuka secara resmi oleh Bupati Wakatobi Haliana dan dihadiri oleh berbagai unsur penting, di antaranya Wakil Bupati Wakatobi, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, perwakilan pemerintah pusat dan provinsi, para kepala perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, akademisi, tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan dan pemuda.
Musrenbang tahun ini diikuti oleh sekitar 329 peserta yang terdiri dari peserta yang hadir secara langsung maupun secara daring. Kehadiran peserta dari berbagai unsur ini mencerminkan semangat kolaborasi dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Wakatobi Haliana menjelaskan, Musrenbang merupakan forum strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah yang menuntut perencanaan yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Dokumen RKPD memiliki peran yang sangat penting sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunannya harus mampu menjawab berbagai isu strategis serta selaras dengan arah pembangunan nasional dan provinsi,” jelasnya.
Lebih lanjut Haliana menerangkan, jika RKPD Tahun 2027 merupakan bagian dari implementasi RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2025-2029, yang harus mampu mengakomodasi dinamika perkembangan pembangunan serta mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan.
“Pemerintah Kabupaten Wakatobi terus berkomitmen mewujudkan visi daerah sebagai kabupaten maritim yang sentosa dan berkelanjutan, dengan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, dan religius. Berbagai sektor unggulan seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata terus didorong sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah,” terangnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) itu mengajak seluruh peserta Musrenbang untuk berpartisipasi aktif dan memberikan kontribusi konstruktif dalam proses perencanaan pembangunan.
Ia berharap dokumen RKPD Tahun 2027 yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menjadi dasar yang kuat dalam pelaksanaan pembangunan daerah ke depan.
“Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten Wakatobi optimis dapat mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi Syaharuddin menegaskan, bahwa Musrenbang harus menjadi momentum strategis dalam merumuskan arah pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Musrenbang ini tidak boleh sekadar agenda tahunan, tetapi harus memastikan arah pembangunan berpijak pada kebutuhan riil masyarakat dan tantangan masa depan,” tegasnya.
Ia mengapresiasi sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah yang selama ini telah terbangun dengan baik, serta mendorong agar kolaborasi tersebut terus diperkuat demi menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Menurut Syaharuddin, tema pembangunan RKPD Tahun 2027 yaitu Wakatobi Transformatif dinilai sangat tepat dalam menghadapi era disrupsi yang menuntut perubahan cepat di berbagai sektor. Ia menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus menyasar akar persoalan, bukan hanya gejala yang tampak di permukaan.
“Pendekatan pembangunan harus berorientasi pada outcome dan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar output,” ujarnya.
Syaharuddin juga mengungkapkan bahwa komitmennya untuk terus mengawal proses perencanaan pembangunan agar tetap berbasis data, selaras dengan aspirasi masyarakat, serta mampu menjawab isu-isu strategis daerah seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi lokal, serta pembangunan infrastruktur yang merata.
Dalam Musrenbang tersebut, DPRD juga mendorong sejumlah fokus utama RKPD Tahun 2027, antara lain penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, transformasi layanan publik melalui digitalisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan berkelanjutan, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya laut sebagai kekuatan utama Wakatobi sebagai daerah maritim.
Selain itu, penyusunan RKPD juga harus mempedomani pokok-pokok pikiran DPRD yang bersumber dari aspirasi masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan.
Syaharuddin mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan agar perencanaan pembangunan lebih inklusif, realistis, dan tepat sasaran.
“Sinergi dan kolaborasi semua pihak sangat penting agar pembangunan Wakatobi berjalan realistis, berkelanjutan, dan berdampak luas bagi masyarakat,” pungkasnya.
Pelaksanaan Musrenbang ini menghadirkan sejumlah narasumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, akademisi, hingga lembaga statistik, serta dilaksanakan melalui metode penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab, pembacaan hasil usulan, hingga penandatanganan berita acara Musrenbang.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Kabupaten Wakatobi, Abdul Aziz, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPD memiliki landasan hukum yang kuat, di antaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029, hingga Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2025-2029.
Ia menjelaskan bahwa tujuan utama pelaksanaan Musrenbang RKPD adalah untuk menyepakati berbagai aspek penting pembangunan daerah, mulai dari permasalahan pembangunan, prioritas pembangunan, program, kegiatan, sub kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja, hingga lokasi pelaksanaan kegiatan.
Selain itu, Musrenbang juga menjadi forum strategis untuk melakukan penyelarasan program pembangunan antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga pemerintah desa, sehingga tercipta sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan di semua tingkatan.
“Melalui forum ini, kita memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pembangunan benar-benar terarah, terukur, terintegrasi, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” paparnya.
Dari pelaksanaan Musrenbang itu, diharapkan dapat menghasilkan dokumen RKPD Kabupaten Wakatobi Tahun 2027 yang memuat prioritas pembangunan daerah secara komprehensif, termasuk program, kegiatan, sub kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja, serta lokasi kegiatan.
Selain itu, hasil Musrenbang juga akan menghasilkan kesepakatan terkait program prioritas berdasarkan sumber pendanaan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Wakatobi, APBD Provinsi Sultra, maupun APBN. Seluruh hasil pembahasan akan dituangkan dalam berita acara Musrenbang sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya. (ADV)
