KABARWAKATOBI.COM, WANGI-WANGI-Bupati Wakatobi Haliana, secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wakatobi Tahun 2027, sebagai tahapan strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, transparan dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Bupati Haliana menegaskan bahwa konsultasi publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai elemen penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“RKPD Tahun 2027 memiliki posisi yang sangat strategis karena merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2025–2029, sekaligus menjadi bagian dari dukungan daerah terhadap visi nasional Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Bupati Haliana.
Bupati menekankan bahwa pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, RKPD Kabupaten Wakatobi Tahun 2027 harus selaras dengan RPJMN dan RKP Nasional, khususnya dalam menjawab isu-isu strategis nasional seperti penurunan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, pengurangan pengangguran terbuka, pengendalian inflasi daerah, penguatan swasembada pangan, serta dukungan terhadap program strategis nasional dan hilirisasi. Dalam konteks pembangunan daerah, RKPD 2027 merupakan bagian dari tahapan pembangunan
“Wakatobi Transformatif”, yang difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia, transformasi ekonomi inklusif berbasis kemaritiman, penguatan tata kelola pemerintahan, ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta pemerataan infrastruktur.
Visi pembangunan Kabupaten Wakatobi Tahun 2025–2029, yakni “Wakatobi Menjadi Kabupaten Maritim yang Sentosa dan Berkelanjutan”, menurut Bupati, hanya dapat diwujudkan melalui perencanaan pembangunan yang matang, berbasis data, evaluasi kinerja, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Forum konsultasi publik ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah, menghimpun masukan serta aspirasi masyarakat, memastikan program pembangunan menjawab kebutuhan riil masyarakat, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan.
Lebih lanjut, Bupati Haliana memaparkan sejumlah tantangan pembangunan daerah yang perlu dijawab melalui RKPD 2027, antara lain ketimpangan akses pelayanan dasar antarwilayah kepulauan, keterbatasan infrastruktur pendukung ekonomi dan pariwisata, rendahnya nilai tambah produk unggulan daerah, keterbatasan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, serta tantangan tata kelola pemerintahan dan efektivitas belanja daerah.
Untuk itu, program prioritas RKPD Tahun 2027 diarahkan pada penguatan kualitas manusia, penguatan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis pariwisata, perikanan, UMKM, dan ekonomi maritim, penguatan tata kelola pemerintahan, ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta pemerataan dan penguatan infrastruktur pada wilayah prioritas pembangunan.
Sebagai dasar perencanaan, Bupati juga menyoroti capaian indikator pembangunan daerah hingga tahun 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Wakatobi meningkat dari 72,03 pada tahun 2024 menjadi 72,59 pada tahun 2025, sementara persentase penduduk miskin menurun dari 14,36 persen menjadi 13,40 persen. Namun demikian, peningkatan Gini Rasio dan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi perhatian serius yang harus ditangani melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.
Bupati Haliana menekankan kepada seluruh perangkat daerah agar menjadikan hasil evaluasi kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai dasar utama dalam perumusan program dan kegiatan RKPD Tahun 2027, dengan tetap memperhatikan pendekatan kewilayahan, prinsip pembangunan berkelanjutan, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Menutup sambutannya, Bupati berharap forum konsultasi publik ini dapat membangun kesepahaman, komitmen, dan kolaborasi seluruh pihak dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Wakatobi yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Wakatobi Tahun 2027 secara resmi saya nyatakan dibuka,” tutup Bupati.
Hebat