WWW.KABARWAKATOBI.COM,WANGI-WANGI–Seminar internasional The 1st Archipelago and Marine Biosphere Reserve Seminar resmi digelar di Patuno Resort,Kecamatan Wangi‑wangi kabupaten Wakatobi. Jum’at (6/11/2026)
Kegiatan ini mempertemukan perwakilan UNDP, BRIN, jajaran Komite Nasional MAB UNESCO, peneliti, pengelola kawasan, tokoh adat, dan perwakilan masyarakat pesisir untuk merumuskan langkah pengelolaan cagar biosfer kepulauan yang tangguh terhadap perubahan iklim.
Mr. Sofiane, Pengelola dana ENMAPS UNDP dalam sambutannya, menyampaikan bahwa Wakatobi menjadi contoh penting bagaimana keseimbangan antara konservasi dan kehidupan masyarakat bisa diwujudkan.
“Kami melihat Wakatobi sebagai laboratorium hidup. Pengalaman di sini bisa menjadi acuan bagi kawasan‑kawasan serupa di seluruh ASEAN. Tidak ada solusi tunggal untuk masalah laut, kita perlu membangun jaringan berbagi pengetahuan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menambahkan, proyek ENMAPS berkomitmen mendukung pertukaran data serta praktik lapangan, sehingga tidak hanya berhenti pada diskusi tetapi menghasilkan rencana aksi yang bisa diterapkan langsung oleh masyarakat pesisir.
“Pengetahuan lokal tidak boleh dipinggirkan. Justru menjadi dasar yang memperkuat hasil‑hasil penelitian ilmiah,” tegasnya.
Sementara itu. Kepala Penelitian Nasioanl dan Inovasi Nasional ( BRIN) yang di Wakili Deputi Kebijakan lingkungan hidup kemaritiman, Sumber daya alam dan tenaga kenukliran, Dr. Rati Damayanti. menekankan bahwa jaringan cagar biosfer Indonesia adalah aset global yang harus dijaga bersama.
“Dengan 21 cagar biosfer yang diakui UNESCO, kita punya kesempatan besar untuk mengembangkan riset kolaborasi lintas negara. BRIN membuka akses pendanaan serta pendampingan agar hasil penelitian benar‑benar bisa masuk ke dalam kebijakan daerah,” jelasnya.
Ia juga mengajak generasi muda dan pengelola wilayah untuk aktif mengusulkan topik riset, termasuk melalui skema Pembangunan Merah Putih dan program Primada untuk pemerintah daerah.
“Kami tidak hanya memberikan laporan, tapi akan mendampingi sampai hasil riset bisa dijalankan di lapangan,” tambahnya.
Di kesempatan yang sama, Bupati Wakatobi H. Haliana SE menyatakan jauh sebelum istilah konservasi populer, masyarakat Wakatobi sudah menjaga alam melalui kearifan lokal seperti Kaombo, Parimpari, dan Tubba Dikatutuang.
Saat ini pengelolaan dijalankan dengan model tiga tungku pembangunan yakni pemerintah kabupaten, masyarakat hukum adat,dan Balai Taman Nasional Wakatobi yang bekerja bersama banyak pihak.
“Kami memiliki ribuan spesies karang dan ikan, tapi yang tak kalah berharga adalah sistem kearifan lokal yang sudah menjaga laut sejak lama. Model tiga tungku pembangunan kami adalah bukti bahwa pemerintah, masyarakat adat, dan lembaga pengelola bisa berjalan beriringan,” katanya.
Lanjutnya bagi orang Wakatobi, laut bukan sekadar sumber daya, melainkan identitas, budaya, dan DNA kehidupan, sehingga membutuhkan dukungan pengetahuan dan jejaring internasional, mengingat sebagai daerah yang kecil berbagai tekanan akibat perubahan iklim yang terus mengintai Wakatobi.
“Namun kami juga harus jujur. Sebagai kepulauan kecil, Wakatobi rentan perubahan iklim: pemutihan karang, intrusi air laut, dan keterbatasan air bersih. Karena itu, kami tidak hanya ingin berbagi cerita keberhasilan, tapi juga belajar bersama mencari solusi,” pungkas Bupati Haliana. ADM
