Ketgam : PENYERAHAN PENGHARGAAN - Menteri Kesehatan Budi Sadikin menyerahkan penghargaan UHC Award 2023 kepada Bupati Wakatobi Haliana. (Foto Bojes)

KABARWAKATOBI.COM, WANGI-WANGI-Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin memberikan penghargaan kepada 22 Provinsi, 334 Kabupaten dan Kota yang telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.

Dengan tercapainya UHC di setiap daerah, Wapres juga mengapresiasi komitmen Pemerintah daerah (Pemda) khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam Inpres Nomor 1 tahun 2022, salah satu instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota adalah mendorong target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Penghargaan UHC ini diberikan langsung oleh Wapres didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Utama badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/03/2023).

Gubernur Sultra Ali Mazi dan Bupati Wakatobi Haliana

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan, penyelenggaraan Program JKN-KIS saat ini sudah on the track dan telah terbangun sebuah ekosistem JKN-KIS yang kuat dan andal yang juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi serta digitalisasi layanan yang terus dikembangkan.

Pemda Kabupaten Wakatobi sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau UHC, sekaligus mendorong capaian UHC di Indonesia terhitung sejak Januari 2023. Capaian UHC di Kabupaten Wakatobi sebanyak 100 persen dari jumlah penduduk di Kabupaten Wakatobi. Yang artinya, seluruh warga masyarakat di Kabupaten Wakatobi telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan.

Dalam Program JKN, Kabupaten Wakatobi telah meraih predikat UHC dengan Non Cut Off. Artinya Pemerintah Kabupaten Wakatobi mendapat hak istimewa dalam hal pendaftaran peserta JKN yang pembiayaannya melalui APBD yang status pesertanya akan langsung aktif saat didaftarkan, tidak ada lagi waktu masa tunggu setiap tanggal 1 bulan berikutnya.

Foto Bersama

Bupati Wakatobi Haliana mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian UHC di daerahnya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Cabang Baubau yang telah bekerja keras agar masyarakat Kabupaten Wakatobi bisa terjamin ke dalam Program JKN.

“Dengan telah tercapainya UHC di Kabupaten Wakatobi, tidak ada lagi masyarakat Kab Wakatobi yang tidak dapat mengakses layanan di Fasilitas Kesehatan dengan alasan biaya. Jika terdapat masyarakat yang belum terdaftar, langsung saja dilaporkan ke pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial atau BPJS Kesehatan Kabupaten Wakatobi untuk segera dilakukan pendaftaran sebagai peserta JKN.

“Kami juga mendorong fasilitas kesehatan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk terus meningkatkan mutu layanan dalam melayani peserta JKN. Ke depan kami akan terus memastikan seluruh penduduk Kabupaten Wakatobi tetap terjamin akses layanan kesehatannya melalui Program JKN-KIS,” ujarnya.

 

Ketgam : FOTO BERSAMA-Bupati Wakatobi Haliana didampingi direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dan kepala BPJS Wakatobi.

Haliana mengungkapkan, bahwa itu adalah bagian dari komitmen Pemda untuk memberikan penjaminan kesehatan gratis, bagi seluruh masyarakat Wakatobi, sesuai dengan program prioritas dan visi dan misi daerah yaitu merdeka sehat.

Diberbagai kesempatan juga, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO) itu selalu menyampaikan kepada Camat, kepala Desa, Lurah, sampai kepala lingkungan dan kepala dusun untuk membantu masyarakat dalam mengurus data kependudukan secara lengkap.

“Kita sampaikan untuk mensosialisasikan, karena ini kita borongi betul bersama tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), anggota dasa wisma di Desa-desa. Mereka juga dilibatkan dalam hal pendataan. Karena dasa wisma ini sendiri adalah lembaga yang betul-betul bisa memantau masyarakat lebih cepat dan lebih akurat,” jelasnya. (Adm)

Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Masukkan Nama *Wajib