KABARWAKATOBI.COM, WANGI-WANGI-Guna mengintegrasikan rencana pembangunan, Pemerintah daerah (Pemda) daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) menyelenggarakan road show Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2024 keliling ke setiap Kecamatan di daerah setempat.
Agenda Musrembang keliling Wakatobi generatif, bertajuk pengembangan potensi daerah untuk Wakatobi yang berdaya saing di empat pulau tersebut, dikawal langsung oleh Bupati Wakatobi Haliana. Untuk memimpin pelaksanaan agenda tahunan, diikuti oleh kepala organisasi perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemda dan masyarakat Wakatobi.
Hal itu dilakukannya untuk memastikan bahwa proses penyerapan aspirasi dan usulan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang dalam perjalanan road show-nya ke setiap pulau menggunakan kapal reguler carteran Pemda.
Safari Musrenbang Bupati Wakatobi Haliana dimulai dari Pulau Gau Satoto yakni pulau Kaledupa. Sebelum dilaksanakannya Musrembang tingkat Kecamatan Kaledupa dan Keledupa Selatan, lebih dulu dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) operasi, antara Pemda kabupaten Wakatobi dan Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat (Sulselrabar). Sebagai sinyal keseriusan Pemda untuk menyalakan listrik 24 jam di pulau Kaledupa dan Binongko.
“Kaledupa dan Binongko bisa menyala 24 jam, bapak Bupati telah menyampaikan bahwa telah menginisiasi itu sejak tahun 2021, 2022, dan kami pun baru bersinergi. Tentang bagaimana pola yang sesuai dan alhamdulillah sudah tercetus polanya bahwa kerja sama operasi,” ujar General Manager (GM) PLN Sulselrabar Moch Andy Adchaminoerdin. Kamis (9/2/2023).
Di kesempatan itu, ia. juga menyampaikan apresiasinya kepada Pemda Kabupaten Wakatobi yang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp21 miliar untuk membantu masyarakat, khususnya masyarakat Kaledupa dan Binongko demi terwujudnya listrik 24 jam.
Lanjutnya, PLN telah berkomitmen penuh untuk menghadirkan penerangan di seluruh negeri serta bagian dari membangun Indonesia. Olehnya itu sebagai salah satu wujud nyata, PLN telah berkomitmen kepada Pemda Kabupaten Wakatobi, bagaimana memberikan kontribusi pelayanan terbaik khusus bagi masyarakat Kaledupa dan Binongko.
Ditempat yang sama Bupati Wakatobi Haliana menyampaikan kepada masyarakat pulau Kaledupa dan Binongko bahwa meski telah dilaksanakan penandatanganan PKS bersama PLN, namun tidak serta-merta listrik langsung menyala 24 jam, karena masih ada proses selanjutnya.
Setelah PKS ditandatangani, anggaran Rp21 miliar baru akan dilelang oleh Pemda melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) daerah. Kemudian dibuatkan dudukan untuk mesin tersebut di Kaledupa maupun di Binongko dan dudukan mesin itu minimal paling cepat dua sampai tiga bulan baru bisa digunakan.
Dalam sambutannya pada pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan Kaledupa dan Kaledupa Selatan Bupati Wakatobi Haliana membeberkan sejumlah program pembangunan, yang bakal dilaksanakan di pulau itu untuk tahun 2023. Pasalnya pemda telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp63 miliar untuk pembangunan infrastruktur di pulau tersebut.
Diantaranya adalah program rehabilitasi jalan Ambeua-Sombano Rp2,4 miliar, Balasuna-Langge Rp9,5 miliar, Pajam-Peropa Rp3 miliar, Tampara-pajam Rp3 miliar, Ollo-Buranga Rp1,8 miliar dengan total anggaran kurang lebih sebanyak Rp17 miliar.
“Saya yakin sekali baru di tahun ini Kaledupa memiliki anggaran Rp63 miliar lebih, itu baru infrastruktur, belum tadi listrik yang kita adakan kurang lebih tiga mesin dengan harga satu unitnya Rp5 miliar lebih, yang jika ditambah menjadi Rp15 miliar. Sehingga kalau ditotalkan anggaran yang masuk ke Kaledupa sekitar Rp80 miliar lebih kalau kita hitung dengan mesin,” ujarnya.
Di tempat terpisah pada Musrenbang tingkat Kecamatan Tomia dan Tomia Timur Bupati Wakatobi Haliana meminta agar kondisi jalan di Kelurahan Waha dan Onemai menjadi catatan penting pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam program kerja tahun 2024.
“Saya perlu menyampaikan dan mengingatkan kepada pihak Dinas PUPR Wakatobi agar 2024 nanti, jalan di Waha dan Onemai wajib diaspal,” pintanya
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO) itu juga menyahuti keluhan masyarakat Desa khaianga berupa jalan yang tembus ke arah laut. Hingga meminta Dinas PUPR segera melakukan survei pada beberapa ruas jalan yang dikeluhkan masyarakat untuk diprioritaskan perbaikannya.
Untuk jalan di ibu kota Kecamatan Tomia lanjut Haliana, bahwa pada bulan September 2022 dirinya bersama dengan tim integrated tourism master plan program (ITMP) untuk kepariwisataan terpadu kabupaten Wakatobi. yang di dalamnya terdiri dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian PUPR, sekaligus Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (RI) memperlihatkan semua ruas jalan di pulau Tomia.
“Semua jalan-jalan yang rusak di sini sudah kita gambar dan telah kita usulkan ke Kementerian agar masuk di Inpres. Termasuk juga dalam kota Waha, Onemai sudah saya sampaikan ukur semua jalan yang belum teraspal bagus, saya pastikan 2024 teraspal bagus,” terangnya.
Terkait pembangunan yang akan dilakukan di pulau tersebut, politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut menerangkan bahwa di tahun 2023 ini bakal ada pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) air bersih, dengan anggaran kurang lebih Rp13 miliar bersumber dari anggaran World Bank (Bank Dunia).
Sedangkan pada Musrenbang tingkat Kecamatan Binongko dan Togo Binongko Bupati Wakatobi Haliana menerangkan, pembangunan di pulau Binongko untuk di tahun 2023 ini akan dikerjakan jalan hot mix dari Popalia sampai Hakka, Oihu dan Waloindi, ditambah jalan menuju pantai Yoro sampai jalan tembus.
Bupati Haliana menuturkan, untuk jalan lingkar Wali-Haka akan dilakukan perbaikan walaupun belum teraspal dengan anggaran kurang lebih Rp3 miliar.
“Untuk tahun ini selain listrik, total anggaran untuk Binongko sebanyak Rp48 miliar lebih, tahun lalu kurang lebih Rp70 miliar. Saya yakin selama Wakatobi ini ada, dalam dua tahun ini adalah porsi anggaran yang sangat besar. Karena dulu-dulu lebih besar anggaran Kecamatan di banding anggaran masuk,” tuturnya.
Tak hanya sampai pada pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan saja, orang nomor satu di Wakatobi itu juga mengikuti pelaksanaan forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Musrembang Tingkat Kabupaten Wakatobi hingga selesai.
Pada pelaksanaan Musrenbang tingkat Kabupaten dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024, Haliana juga mengucapkan, Musrenbang kabupaten mempunyai peran yang sangat strategis.
Pasalnya, Musrenbang Kabupaten dilaksanakan untuk penajaman dan menyelaraskan, kaitannya dengan RKPD yang telah disusun.
Untuk mendapat penyempurnaan melalui klarifikasi program dan kegiatan, yang merupakan kewenangan daerah/Kabupaten dengan program dan kegiatan Desa/Kelurahan yang diusulkan berdasarkan hasil Musrembang Kecamatan.
“Melalui tahapan Musrembang ini, kita harapkan kualitas perencanaan kita akan lebih baik, sehingga capaian pembangunan yang telah ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Wakatobi dapat tercapai,” harapnya.
Diungkapkannya pula bahwa tahun 2024 adalah tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Wakatobi tahun 2021-2026. Banyak hal telah capai bersama. Namun tidak sedikit juga persoalan yang perlu penanganan segera dan menjadi catatan serta perhatian seluruh komponen pembangunan daerah.
“RKPD Kabupaten Wakatobi tahun 2024 mempunyai kedudukan strategis, untuk menjamin ini. Sehingga harus direncanakan benar-benar sesuai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, untuk mencapai cita-cita bersama sebagai sebuah bangsa,” harapnya
Kepala Bappeda Kabupaten Wakatobi La Tarima menjelaskan lebih lanjut, bahwa rangkaian kegiatan telah dilakukan dalam proses perencanaan Musrenbang. Diawali dengan forum konsultasi publik rancangan awal RKPD tahun 2024 pada tanggal 24 Januari 2023. Kemudian dilaksanakan pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan yang difasilitasi oleh Bappeda, Kecamatan, serta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang telah dilaksanakan pada tanggal 9-18 Februari 2023.
Setelah di laksanakan forum perangkat daerah guna membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan SKPD sebagai upaya mengisi rencana kerja SKPD dengan pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, Provinsi dan APBN yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2023.
Dari keseluruhan tahapan hingga pada forum perangkat daerah telah diidentifikasi usulan-usulan prioritas sebanyak 1.082 usulan. Terdiri dari usulan Musrembang Kecamatan berjumlah 682 usulan dan pokok-pokok pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berjumlah 400 usulan.
Sedangkan usulan yang ditangguhkan berjumlah 298 usulan, terdiri dari usulan Musrembang Kecamatan sebanyak 200 usulan dan pokir 98 usulan dan usulan yang diteruskan untuk Musrembang Kecamatan berjumlah 482 usulan, dan pokir berjumlah 302 usulan. Sehingga total akhir keseluruhan dari hasil filterisasi usulan musrembang kecamatan dan pokir berjumlah 784 usulan.
“Dalam tahapan-tahapan proses perencanaan tadi, tidaklah lepas dari berbagai hambatan-hambatan dan permasalahan. Mulai dari peralihan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) hingga proses identifikasi dan verifikasi yang akhirnya dilaksanakan secara manual. Tentu ini menjadi tantangan yang akan mendewasakan atmosfir perencanaan kita ke depan hingga menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya. (Adv)
