KABARWAKATOBI.COM, WANGI-WANGI-Dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik di era pemerintahan yang dipimpin oleh Bupati Wakatobi Haliana dan wakilnya Ilmiati Daud berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda). Diantaranya dengan mempermudah akses pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik.
Salah satu upaya yang dilakukan Pemda yaitu meluncurkan program merdeka sehat speed ambulance gratis bagi masyarakat yang dirujuk, pelayanan dokter umum, pelayanan dokter spesialis di rumah sakit umum daerah (RSUD) yang semakin bertambah, pelayanan dokter umum di setiap Puskesmas, demikian pula dengan bertambahnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang ditempatkan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah dinas kesehatan (Dinkes).
Nomor kontak ambulans gratis yang tersedia di 5 Pulau di Wakatobi serta pelayanan kesehatan gratis yang bekerja sama dengan beberapa pihak yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Wakatobi diantara rumah sakit apung (RSA) Nusa Waluya II, Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Suharso dan sebagainya.
Staf khusus (Stafsus) Bupati Wakatobi bidang analisis kesehatan kerja Yusdin Rahmad mengatakan, terkait pelayanan kesehatan di RS dulu sempat tidak ada layanan spesialis. Namun saat Bupati dan wakil Bupati Haliana-Ilmiati Daud menjabat, RS sudah tersedia empat pelayanan Spesialis dasar (Spesialis Bedah, Penyakit Dalam, Spesialis Obsetri dan Ginekologi, dan Spesialis Anak).
Ditunjang dengan tiga layanan Spesialis penunjang, yaitu Spesialis Radiologi dan Spesialis Anastesi serta Residen Spesialis Patologi Klinis.
“Alhamdulilah di tahun 2023 ini telah bergabung juga Spesialis Gizi Klinis, jadi total layanan spesialis kita delapan atau bertambah satu, dibanding spesialis tahun 2022,” ujarnya di Wangiwangi, Minggu, (13/8/2023).
Selain itu, kata dia, dulu belum ada pemeriksaan kesehatan jiwa, tetapi saat ini sudah dibuka layanan itu melalui RSUD Wakatobi.
“Misalnya beberapa bulan yang lalu dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa untuk bakal calon legislatif (Bacaleg). Sebelumnya itu harus ke Kendari, tapi saat ini cukup di Wakatobi saja.
“Itu yang pertama sejak berdirinya Wakatobi. Disisi lain, ketersediaan obat juga mulai berbenah di setiap fasilitas kesehatan (Faskes). Saya juga memberikan masukan kepada pihak manajemen RSUD Wakatobi untuk memenuhi ketersediaan obat, agar semua obat yang dibutuhkan masyarakat tersedia dan tidak perlu membeli obat-obatan di luar seperti yang terjadi sebelumnya,” ucapnya.
Ditambah lagi, lanjut dia, saat ini sudah tersedia layanan informasi pelayanan kesehatan di RSUD untuk pasien badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) sudah terbuka yang sebelum-sebelumnya juga tidak ada.
“Misalkan ada yang mau ditanyakan terkait hak pasien BPJS selama dirawat di RS seperti ada pengeluaran pembayaran, padahal hak pasien tidak perlu lagi untuk lagi melakukan pembayaran, karena telah ditanggung Pemda melalui BPJS Kesehatan, sebagai bentuk kecintaan terhadap masyarakatnya,” tuturnya.
Dia menyampaikan, jika masyarakat dapat menghubungi nomor kontak 08114091405 (Staf RSUD Wakatobi) atau l08114059398 (Staf BPJS Kesehatan). Dua nomor kontak itu menurutnya bisa memberikan penjelasan, terkait masalah yang dihadapi pasien selama menjalani pelayanan di RSUD.
“Sebelumnya belum ada keterbukaan informasi seperti ini. Awal tahun 2023 RSUD Wakatobi saat sudah naik tipe dari tipe D ke tipe C. Secara kapasitas rumah sakit kita bertambah di banding sebelumnya dan ini pertama sejak Wakatobi berdiri,” terangnya.
Yusdin Rahmat berharap, ke depan RSUD Wakatobi dapat melakukan re-akreditasi, untuk memaksimalkan mutu layanan di RSUD Wakatobi dan menjaga kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Bila saat ini akreditasinya dasar yang diperoleh RSUD Wakatobi, ke depan minimal akreditasi RSUD Wakatobi bisa madya.
Sementara di pelayanan rujukan, sejak berdirinya wakatobi yang sudah berganti beberapa bupati, hanya di pemerintahan Haliana-Ilmiati Daud terdapat kebijakan speed ambulans gratis bagi masyarakat sekalipun dalam pelaksanaannya masih ada keterbatasan tapi insyallah pemerintah selalu melakukan pembenahan.
Salah satu yang dilakukan pada bulan Juni 2023, yaitu melakukan penjemputan pasien rujukan dari Puskesmas Runduma ke RSUD Wakatobi. Adapun akses ambulance ini hanya di akses oleh faskes masing-masing demi memudahkan masyarakat yang dirujuk.
Sehingga masyarakat tidak perlu repot lagi untuk mencari ambulans laut, karena di faskes sudah ada nomor kontak ambulans laut tersebut. Alhamdulilah, kata dia, di tahun 2023 ini Wakatobi juga mendapatkan dua unit speed ambulans.
Untuk menunjang speed ambulans yang tersedia saat ini, dia berharap ke depan tidak ada kendala lagi dalam penggunaan speed ambulans rujukan ini. Dari pelayanan dokter umum di faskes dasar atau puskesmas, dokter umum tiap puskesmas mulai difasilitasi.
Kemudahan akses pelayanan kesehatan di Wakatobi bagi masyarakat, saat ini sudah tersedia kontak mobil ambulance yang dapat diakses oleh masyarakat dengan gratis mulai dari pulau Wanci sampai dengan pulau Binongko.
“Selama ini, saya pribadi pun lahir dan besar di wakatobi tetapi tidak tahu jika kita butuh ambulance mau hubungin siapa padahal ini merupakan pelayanan Publik dan sangat dasar. Alhamdulilah juga saat ini kontak ambulance terbuka untuk masyarakat Wakatobi yang membutuhkan ambulance.
“Saya masih ingat saat bergabung di staf analisis kesehatan kerja tahun 2021. Saya minta izin ke Bupati untuk melihat fasilitas kesehatan kita agar bisa memberikan masukan yang utuh terhadap pelayanan kesehatan di Wakatobi,” jelasnya.
“Saat itu saya mulai dari Wanci kemudian ke Binongko, lanjut Kaledupa dan terakhir di Tomia dan saya temukan beberapa puskesmas yang tidak memiliki dokter umum salah satunya di Puskesmas UPTD Sandi dan Puskesmas Buranga di pulau Kaledupa. Sementara di pulau Binongko Puskesmas Taipabu dan Puskesmas Togo Binongko,” sambutannya.
Yang patut disyukuri saat ini, lanjut dia, faskes tersebut sudah tersedia dokter umum dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah. Melalui dinas kesehatan, Wakatobi mendapat beberapa dokter yang diprogramkan Kementerian kesehatan (Kemenkes) melalui nusantara sehat, dokter intershif dan program pengadaan dokter umum lainnya.
Terkait ketersediaan obat-obatan, juga mulai berbenah, untuk di puskesmas pada saat melakukan kunjungan awal tahun 2023 di Pulau Binongko. Ketika itu, dia berkunjung ke salah satu faskes, disana dia berkomunikasi langsung dengan tenaga kesehatan (Nakes) di puskesmas tersebut.
“Kala itu saya disampaikan, bahwa ada kemajuan saat ini dalam ketersediaan obat di puskesmas. Dibandingkan saat saya bertemu pada tahun 2021, yang pada saat itu banyak keterbatasan. Khususnya untuk obat anti pendarahan, namun saat ini sudah cukup tersedia,” imbuhnya.
Dia menerangkan, bahwa beberapa waktu lalu bertandang ke pulau Runduma untuk melihat kondisi faskes di pulau tersebut, sekaligus pertemuan dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat setempat dan nakes dari Nusantara sehat salah satunya dr. Arijalu. Pada kunjungan itu, dia tidak sempat bertemu dengan ASN di Puskesmas yang ada disana, sementara dia datang di saat jam kerja.
“Dalam kesempatan itu saya memberikan informasi kepada kepala desa bahwa silahkan melakukan pendataan kepada warganya dan yang di kategorikan kurang mampu atau belum memiliki BPJS kesehatan. Supaya kepala desa mendaftarkan warganya ke BPJS kesehatan melalui ke Dinas Sosial,” jelasnya.
“Agar dapat difasilitasi BPJS oleh pemerintah dan jika ada kendala dalam pengurusan tersebut, saya siap membantu untuk memberikan solusi penyelesaian. Kepala desanya menyampaikan bahwa siap untuk melakukan itu,” lanjutnya.
Hal itu menurut dia bukan hanya untuk masyarakat Runduma saja tetapi untuk seluruh masyarakat Wakatobi yang di kategorikan kurang mampu, silahkan menghubungi kepala desa atau Dinas Sosial untuk mengurus BPJS Kesehatan. Supaya masyarakat jangan lagi menunggu sakit baru mengurus tapi menguruslah dari sekarang. Apa lagi Pemerintah menyiapkan fasilitas itu.
Sementara terkait dengan yang dia temukan di lapangan, Yusdin memberikan masukan ke Dinas Kesehatan melalui kepala dinasnya, Jika memungkinkan, Puskesmas Runduma dapat dinaikkan tipenya menjadi rawat inap dengan kriteria tertentu.
Apabila secara aturan memungkinkan dengan pertimbangan akses masyarakat Runduma. Misalkan dirawat harus dilakukan perawatan di Puskesmas UPTD Tomia atau di Rujuk ke RSUD Wakatobi.
“Jika bisa di sana, tidak perlu harus menyebrang lautan. Akan tetapi saya yakin pemerintah akan mengupayakan yang terbaik untuk masyarakat Wakatobi khususnya untuk masyarakat Runduma. Tidak berhenti sampai di situ, pemerintah juga mengupayakan ke depan Puskesmas juga mulai berbenah dalam memperbaiki layanan masing-masing,” tuntasnya.
Salah satunya yaitu melakukan re-akreditasi dan akreditasi Puskesmas di Wakatobi. Saat ini jika akreditasi Puskesmas pencapaian maksimalnya akreditasi madya yaitu Puskesmas UPTD Togo Binongko, Puskesmas Taipabu dan Puskesmas Kapota dan ada beberapa Puskesmas yang belum akreditasi.
Ke depan di semester pertama tahun 2024 diharapkan pencapaian re-akreditasi dan akreditasi Puskesmas ada yang mencapai akreditasi utama. Khususnya tiga Puskesmas yang memperoleh akreditasi madya supaya dapat meningkatkan akreditasinya dari yang sudah dicapai.
Selain itu, Dinas Kesehatan juga menargetkan, Puskesmas Wangiwangi dan Puskesmas Wangiwangi Selatan menjadi badan layanan umum daerah (BLUD), termasuk rencana pembangunan laboratorium kesehatan di tahun 2024.
Dia menilai, hal itu juga akan memicu kemandirian Puskesmas, untuk melakukan tata kelola yang baik secara mandiri. Diantaranya adalah pengelolaan keuangan, sehingga dapat mencapai pelayanan yang baik dan profesional. Termasuk rencana pembangunan laboratorium kesehatan di tahun 2024.
“Semua hal ini tidak terlepas dari Dukungan masyarakat kepada Bupati dan wakil Bupati Wakatobi Haliana dan ilmiati Daud, dalam mewujudkan merdeka sehat. Sebagai misi mereka dalam mewujudkan Wakatobi menjadi pusat konservasi maritim yang sentosa. Semoga ke depan pemerintah terus melakukan pembenahan, demi untuk mewujudkan masyarakat yang sehat di Kabupaten Wakatobi,” pungkasnya. (Adm)
