KABARWAKATOBI.COM, WANGI-WANGI-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra), menjalin kerja sama dengan Universitas Udayana Bali. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Kampus Bukit Jimbaran Udayana, Provinsi Bali, Jumat 9 Oktober 2026.
Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dipimpin Bupati Wakatobi Haliana didampingi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wakatobi Syaharuddin, Sekretaris Daerah (Sekda) Wakatobi Nadar serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sementara Universitas Udayana diwakili Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Kemitraan, Made Sucipta.
Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan langkah strategis dalam membangun kolaborasi antarlembaga untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM), meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan, serta mengoptimalkan potensi unggulan Kabupaten Wakatobi, khususnya pada sektor pariwisata, kelautan, dan perikanan.
Bupati Wakatobi Haliana mengungkapkan, kemitraan antarlembaga itu diharapkan dapat mengembangkan kompetensi aparatur pemerintah dan masyarakat, memperkuat riset terapan serta mendorong transfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
“Kolaborasi ini juga mencakup pengembangan inovasi berbasis potensi lokal, termasuk penguatan ekonomi biru (blue economy) dan pariwisata bahari berkelanjutan,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) itu menuturkan, kerja sama tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah sekaligus memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat Wakatobi.
MoU antara Pemkab Wakatobi dan Perguruan tinggi ternama di Bali itu diharapkan ditindaklanjuti melalui program yang konkret, terukur, dan berorientasi pada hasil. Sebagai kontribusi nyata bagi percepatan pembangunan Kabupaten Wakatobi menuju daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing pada tahun 2026 dan seterusnya.
“Agar kemitraan tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi berlanjut menjadi bagian dari upaya pembangunan daerah yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan,” harapnya.
