KABARWAKATOBI.COM, WANGI-WANGI-Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) rapat pengarahan percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Gedung Dharma Wanita, Wangiwangi, Selasa (30/12/2025).
Sekretaris Utama (Sekum) BGN RI, Brigjen TNI (Purn) Sarwono, menjelaskan, kunjungan kerjanya ke Wakatobi bertujuan untuk mensosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Tim Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Sarwono, tim koordinasi MBG telah dibentuk di tingkat pusat yang melibatkan 13 kementerian dan lembaga untuk membahas isu-isu strategis. Di tingkat daerah, Bupati berperan sebagai komandan satuan tugas dengan melibatkan seluruh kepala dinas dan instansi terkait.
“Di kabupaten sudah dibentuk posko bersama MBG. Posko ini dapat dipimpin langsung oleh Bupati atau didelegasikan kepada Sekda untuk menampung aspirasi para pemangku kepentingan dan masyarakat, sekaligus menjadi pusat informasi program MBG,” ujarnya.
Sekum menambahkan, penerima manfaat program MBG meliputi anak sekolah dari PAUD hingga SMA, termasuk sekolah keagamaan dan SLB, serta kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Bahkan, guru, penjaga sekolah, kader kesehatan posyandu, hingga petugas pengantar makanan ke rumah-rumah juga mulai mendapatkan layanan makan bergizi.
“Jumlah penerima manfaat terus bertambah sehingga kebutuhan pangan juga meningkat,” katanya.
Sarwono menegaskan, dukungan pemerintah pusat dilakukan melalui penganggaran MBG, sedangkan pemerintah daerah diharapkan menyiapkan bahan baku pangan. Satu unit SPPG membutuhkan sekitar 4-5 ton bahan pangan per bulan, mulai dari beras hingga komoditas lainnya.
Untuk mendukung keberlanjutan pasokan, kata dia, Kementerian teknis seperti Kementerian Pertanian akan membantu melalui penyediaan bibit, pupuk, serta pemantauan rantai pasok. Kepala daerah pun diharapkan menyusun dashboard ketahanan pangan untuk memantau perubahan kebutuhan dapur MBG.
“Semua kementerian akan turun melakukan pendataan ulang agar pemerintah pusat dan daerah bisa bersinergi, berkomunikasi, dan berkolaborasi dalam menyukseskan MBG,” ucapnya.
Di kesempatan yang sama Bupati Wakatobi Haliana menyampaikan, pembangunan SPPG di daerah dilakukan melalui mekanisme kemitraan yang terdaftar dalam portal dan yayasan. Di Wakatobi, potensi dapur yang akan dibangun mencapai 21 unit, terdiri dari 16 dapur mitra atau dapur aglomerasi dan lima dapur 3T.
“Alhamdulillah, kami terus memantau progres pembangunan melalui koordinasi dengan korwil SPPG di daerah maupun regional Sultra. Target awal kami, seluruh dapur MBG di Wakatobi sudah aktif pada akhir Desember ini,” ungkapnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) itu berharap, seluruh sasaran penerima manfaat, mulai dari siswa sekolah hingga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD, dapat segera terlayani dengan baik. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala, seperti dapur yang rencananya dibangun yayasan dari luar daerah yang belum terealisasi serta satu dapur 3T yang diambil alih pusat tetapi belum menunjukkan progres.
“Kami mohon agar segera ada perbaikan dan percepatan, karena sebagai penanggung jawab di daerah, kami ingin program ini segera berjalan,” harapnya.
Haliana menegaskan, bahwa SPPG bukan hanya soal pemenuhan gizi, tetapi juga memiliki dampak ekonomi. Ia berharap bahan pangan yang disajikan dalam program MBG dapat diproduksi oleh petani dan peternak lokal sehingga dana program dapat berputar di Wakatobi.
“Tujuan Presiden bukan hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah,” pungkasnya.
