KABARWAKATOBI.COM, WANGI-WANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menyalurkan bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Bupati Wakatobi Haliana di Aula Gedung Dharma Wanita, Wangiwangi, Senin (27/10/2025). Turut hadir Wakil Bupati Wakatobi Safia Wualo, Ketua DPRD Syaharuddin, Kepala Kantor Cabang Bank Sultra Syahrul Hidayat, Kadis Perumahan dan Permukiman Luki Husma, serta sejumlah jajaran Forkopimda.
Bupati Haliana menyampaikan bahwa sejak tahun 2021 hingga 2024, Pemkab Wakatobi telah menyalurkan dana sebesar Rp29,2 miliar untuk memperbaiki 1.883 rumah tidak layak huni, termasuk 116 rumah baru dan 41 unit rumah terdampak bencana.
“Tahun ini tersedia dana sebesar Rp1,45 miliar untuk 145 penerima, masing-masing menerima bantuan Rp10 juta dari APBD Kabupaten,” jelas Haliana.
Selain itu, Pemkab juga memperoleh dukungan dari APBN sebesar Rp800 juta untuk 40 kepala keluarga, masing-masing senilai Rp20 juta per unit, serta Rp500 juta dari APBD Provinsi untuk 10 rumah, dengan nilai Rp50 juta per unit.
Haliana menegaskan, penyediaan rumah layak huni merupakan tanggung jawab bersama seluruh tingkatan pemerintahan.
“Kami tidak hanya mengandalkan APBN atau APBD Provinsi, tetapi juga tetap berkomitmen mengalokasikan anggaran bedah rumah dari APBD Kabupaten Wakatobi,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pada 2025 APBD Wakatobi mengalami efisiensi sebesar Rp84 miliar, dan diperkirakan naik menjadi Rp192 miliar pada 2026, sehingga pemerintah daerah perlu menata kembali prioritas anggaran.
“Dengan kondisi keuangan yang terbatas, semua pihak harus menahan diri dan menjaga prioritas pembangunan. Ini bukan hanya terjadi di Wakatobi, tapi juga di daerah lain di Indonesia,” ujarnya.
Berdasarkan data terbaru, masih terdapat 3.637 rumah tidak layak huni di Wakatobi dan 3.073 kepala keluarga yang belum memiliki rumah.
“Kami akan terus berupaya memperbaiki rumah-rumah tersebut setiap tahun agar seluruh masyarakat bisa menikmati hunian yang layak,” tutup Haliana.
