KABARWAKATOBI.COM, WANGI-WANGI-Tak mau menerima laporan di atas meja, Bupati Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) Haliana mengawal secara langsung pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan yang diselenggarakan di Pulau Kaledupa, Pulau Tomia, Pulau Binongko dan terakhir di Pulau Wangiwangi pada bulan Februari tahun 2023.
Tak hanya sampai di situ, Bupati Haliana juga mengawal hingga pelaksanaan Musrenbang tingkat Kabupaten Wakatobi Tahun 2023, dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Wakatobi tahun 2024.
Adapun tema Musrenbang Kabupaten Wakatobi tersebut adalah “Wakatobi Generatif”. Agenda itu merupakan agenda siklus tahunan yang harus dilaksanakan dalam mengawali penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah untuk tahun 2024.
Yang bertujuan untuk mewujudkan peran stakeholders dalam perencanaan yang sistematis dan terintegrasi dari proses perencanaan politis, teknokratik, partisipatif, dan bottom up dan top down.
Agar mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD tahun 2024 yang memuat prioritas pembangunan daerah mulai dari tingkat desa/kelurahan dan seluruh pemangku kepentingan.
Juga mendapatkan rancangan awal rencana kerja anggaran (RKA) satuan kerja perangkat daerah (SKPD). khususnya yang berhubungan dengan pembangunan. Serta mendapatkan kerangka regulasi yang tepat menurut SKPD yang berhubungan dengan pembangunan.
Yang outputnya berupa dokumen perencanaan terpadu, terintegrasi dari system perencanaan politik, teknokratik, partisipatif, dan bottom up/top down. Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan penganggaran program kegiatan berdasarkan fungsi/SKPD.
Sekretaris Bappeda Kabupaten Wakatobi Arusani dalam arahannya menyampaikan, bahwa Pra Musrenbang merupakan forum untuk menyampaikan kegiatan perioritas Desa /Kelurahan dan Kecamatan yang tidak mampu dibiayai oleh Rencana Kegiatan Anggarannya (RKA).
“Kita sangat berharap agar seluruh usulan perioritas yang diajukan oleh Desa /Kelurahan dan Kecamatan yang ada, hendaknya mengacu pada tujuan Musrenbang, yaitu mempercepat peningkatan kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian masyarakat” ujarnya,” katanya.
Perwakilan Bappeda Kabupaten Wakatobi Ascal Sumera menjelaskan, bahwa dalam pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Kaledupa yang rangkaiannya dimulai dengan pelaksanaan pra Musrenbang.
Tujuan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan adalah untuk menghasilkan usulan Kecamatan yang akan menjadi masukan pada penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Wakatobi tahun 2024.
Menurutnya, ada empat pendekatan perencanaan dalam penyusunan RKPD sebagaimana peraturan perundang-undangan. Bahwa pelaksanaan Musrenbang merupakan salah satu pendekatan perencanaan daerah dalam menyusun RKPD.
“Nantinya usulan Desa/Kelurahan yang telah diverifikasi berdasarkan prioritas dan arah kebijakan pembangunan daerah, akan menjadi bahan pembahasan dalam pelaksanaan forum perangkat daerah,” ujarnya.
Camat Kaledupa Selatan Haslan Syah mengatakan, pada dasarnya kegiatan pra Musrenbang dalam rangka mensinkronisasikan berbagai macam usulan dari tiap Desa dengan dinas terkait. Seluruh usulan yang lahir ini sebelumnya dimulai dari gagasan di tiap dusun (Musdus) yang kemudian berlanjut pada Musrenbang Desa.
Melalui Pra Musrenbang diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Desa dan seluruh dinas terkait, sejauh mana capaian atau realisasi yang ada. Sehingga diharapkan bahwa tidak ada lagi tumpang tindih yang terjadi pada usulan program dan kegiatan.
“Usulan dan rencana kegiatan tingkat Desa dan Kelurahan maupun kegiatan tingkat Kecamatan, dicermati dan dikaji untuk disesuaikan dengan pagu anggaran maupun visi dan misi Pemerintah Kabupaten Wakatobi dan arah pembangunan Kecamatan kaledupa Selatan. Kegiatan Pra Musrenbang ini sebagai awal koordinasi dan komunikasi dengan Bappeda Kabupaten Wakatobi,” ucapnya.
Fasilitator Bappeda Kabupaten Wakatobi Juardin memaparkan, tujuan Musrenbang RKPD adalah membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan. Dari para pemangku kepentingan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
Selain itu, juga membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Desa.
Selanjutnya adalah menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah (OPD) yang diklasifikasikan berdasarkan usulan.
Keterkaitan antara RKPDes dan RKPD
Musdes akan efektif jika seluruh sumber pendanaan yang signifikan bagi desa telah diketahui oleh Desa yaitu setelah RKP (Nasional) dan RKPD/KUA PPAS (Daerah) ditetapkan sebelum bulan Juni.
Berdasarkan informasi tersebut maka perkiraan dana yang akan diperoleh desa bisa diketahui/diinformasikan kepada desa. Dengan demikian perencanaan daerah dan desa merupakan suatu sistem yang saling berkaitan.
“Karena semua program pemerintah baik pemerintah Provinsi maupun Kabupaten yang masuk ke Desa harus tertuang dalam dokumen RKPDesa dan juga dalam penyusunannya RKPDesa tetap mengacu pada RKPD Kabupaten,” imbuhnya.
Di kesempatan lain, Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Wakatobi Kasim menuturkan, pelaksanaan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan Binongko Dan Togo Binongko merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan.
Untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan Binongko Dan Togo Binongko.
“Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Di Kecamatan selambat-lambatnya minggu kedua bulan Februari,” bebernya.
Kepala Bappeda Kabupaten Wakatobi La Tarima menjelaskan lebih lanjut, bahwa rangkaian kegiatan telah dilakukan dalam proses perencanaan Musrenbang. Diawali dengan forum konsultasi publik rancangan awal RKPD tahun 2024 pada tanggal 24 Januari 2023. Kemudian dilaksanakan pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan yang difasilitasi oleh Bappeda, Kecamatan, serta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang telah dilaksanakan pada tanggal 9-18 Februari 2023.
Setelah di laksanakan forum perangkat daerah guna membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan SKPD sebagai upaya mengisi rencana kerja SKPD dengan pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, Provinsi dan APBN yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2023.
Dari keseluruhan tahapan hingga pada forum perangkat daerah telah diidentifikasi usulan-usulan prioritas sebanyak 1.082 usulan. Terdiri dari usulan Musrembang Kecamatan berjumlah 682 usulan dan pokok-pokok pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berjumlah 400 usulan.
Sedangkan usulan yang ditangguhkan berjumlah 298 usulan, terdiri dari usulan Musrembang Kecamatan sebanyak 200 usulan dan pokir 98 usulan dan usulan yang diteruskan untuk Musrembang Kecamatan berjumlah 482 usulan, dan pokir berjumlah 302 usulan. Sehingga total akhir keseluruhan dari hasil filterisasi usulan musrembang kecamatan dan pokir berjumlah 784 usulan.
“Dalam tahapan-tahapan proses perencanaan, tidaklah lepas dari berbagai hambatan-hambatan dan permasalahan, mulai dari peralihan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) hingga proses identifikasi dan ferivikasi yang akhirnya dilaksanakan secara manual, tentu ini menjadi tantangan yang akan mendewasakan atmosfir perencanaan kita kedepan hingga menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya
Sekda Kabupaten Wakatobi Kamaruddin, menyampaikan apresiasinya terhadap pemerintah di bawah kepimpinan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Haliana-Ilmiati Daud. Karena sejak Wakatobi mekar, nanti di kepimpinan Bupati Haliana baru ada Putra Binongko yang mendapatkan kepercayaan untuk menjabat sebagai Sekda Wakatobi.
Kepercayaan tersebut, kata dia, tidak muncul begitu saja, melainkan melalui berbagai pertimbangan, antara lain adalah kinerja.
“Untuk itu melalui kesempatan ini saya mengajak kepada ASN sepulau Binongko agar senantiasa bekerja profesional,” ujarnya.
Kamaruddin menjelaskan, bahwa transformasi sumber daya manusia diperlukan agar seluruh ASN dapat melakukan kerja dengan cerdas. Tujuannya untuk mendorong produktivitas dan efisiensi pengelolaan tugas dimana ditempatkan.
”Kita kerja dengan produktivitas dan efisiensi yang tinggi namun dalam suasana relasi kekerabatan dan persahabatan ber-attitude supaya lebih cair dan lebih dinamis,” ungkapnya.
Diungkapkan Pj Sekda bahwa Pemerintah Kabupaten Wakatobi, mengalokasikan anggaran sebanyak Rp26 mlilar untuk pembangunan infrastruktur jalan di pulau Binongko di tahun 2023. Peningkatan infrastruktur jalan di pulau Binongko tersebut akan dibangun menggunakan dua sumber mata anggaran.
Didanai melalui dana alokasi khusus (DAK) yang nilainya kurang lebih sebesar Rp20 miliar. Selanjutnya didanai melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dari dana alokasi umum (DAU) yang nilainya kurang lebih sebanyak Rp6 miliar.
“Pembangunan infrastruktur jalan di pulau Binongko kurang lebih Rp26 miliar tahun ini. Jalan dari Hakka-Oihu, Wali-Hakka, Jaya Makmur-Wali itu menggunakan DAK. Sementara Oihu-Popalia menggunakan DAU,” terangnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Wakatobi itu menjelaskan, porsi anggaran dimasa pemerintahan Bupati Haliana akan lebih banyak menyasar Pulau Binongko dan Kaledupa.
Selain kondisi jalan di pulau Binongko dan Kaledupa sangat rusak, juga ada keberpihakan kebijakan untuk DAK tematik maupun non tematik yang bidikannya mengarah pada kedua pulau itu.
“Ini seperti yang dicita-citakan oleh pak Bupati Haliana, agar ada pemerataan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi target kita di tahun 2024 untuk jalan lingkar minimal 80-90 persen,” ujarnya.
Kata Kamaruddin, di samping program pembangunan jalan tahun ini di pulau Binongko, juga bakal dilakukan rehab bangunan sekolah, pembuatan sanitasi dan pembangunan sarana air bersih yang kalau ditotalkan berjumlah Rp50 miliar lebih.
Pj Sekda melanjutkan, untuk jalan di pulau Tomia, mereka telah mengusulkan pada pengusulan inpres untuk diintervensi. Khusus jalan-jalan di dalam perkotaan Kecamatan Tomia di kelurahan Waha dan Onemai termasuk semua jalan-jalan yang tidak diintervensi melalui DAK maupun DAU.
Lebih lanjut Kamaruddin menjelaskan, dimasukan di Inpres dengan tujuan agar semua sumber anggaran dimanfaatkan untuk memaksimalkan pembangunan.
Di Inpres itu, hampir semua ruas jalan yang ada di Kabupaten yang belum teraspal kita masukkan. Usulan sudah diverifikasi, semoga tahun ini bisa dikerjakan. Alhamdulillah kita di Wakatobi ini cepat mendengarkan isu inpres ini, jadi usulan kita itu sejak September 2022. Sementara daerah lain kecuali di tahun 2023 ini baru mereka tahu bahwa ada inpres,” pungkasnya.
Lebih jauh Bupati Wakatobi Haliana menegaskan bahwa persolan listrik menyala 24 jam sudah ada langkah maju. PLN meminta Pemda untuk mensupport ketersediaan tenaga pembangkit.
“Alhamdulillah berdasarkan hitung-hitungan PLN untuk Binongko butuh dua mesin lagi dengan ke kuatan 500 KWH, di Kaledupa butuh tiga artinya kita butuh lima buah mesin, dan tahun ini telah kita anggarkan Rp21 miliar dengan harapan kita beli empat mesin dulu,” tuturnya.
Sementara itu infrastruktur jalan di tahun 2023 untuk pulau Binongko akan dikerjakan jalan hot mix dari Popalia sampai Haka, Oihu dan Waloindi ditambah jalan menuju pantai Yoro sampai jalan tembus.
Di kesempatan itu juga Haliana, menyampaikan untuk jalan lingkar Wali-Hakka akan dilakukan perbaikan walaupun belum teraspal dengan anggaran kurang lebih Rp3 miliar.
”Untuk tahun ini selain listrik, total anggaran untuk Binongko tahun ini sebanyak Rp48 miliar lebih tahun lalu Rp70 miliar. Saya yakin selama Wakatobi ini ada ini dalam dua tahun ini adalah porsi anggaran yang sangat besar. Karena dulu-dulu lebih besar anggaran kecamatan di banding anggaran masuk,” sebutnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu membeberkan, jika Pemda terus memperbaiki daya beli masyarakat dengan menciptakan ketersediaan melalui lapangan kerja.
Hal itu ia sampaikan kepada perangkat Pemda setempat, pada pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Wakatobi tahun 2023, dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kabupaten Wakatobi tahun 2024 di aula pesanggrahan budaya, Kecamatan Wangiwangi Selatan (Wangsel), Kamis, (9/3/2023).
Dikatakannya bahwa ia mendapatkan data dari Kementerian Desa (Kemendes) pada rapat beberapa waktu lalu, bahwa di Kabupaten Wakatobi untuk Padat Karya Tunai di Desa (PKTD) tidak ada satupun pemerintah desa yang memprogramkan.
Sementara tujuan dari PKTD, ujar Haliana adalah bagaimana pelibatan/pemberdayaan masyarakat secara massal. Agar masyarakat bekerja mendapatkan gaji/honor yang sasarannya adalah mereka-mereka yang marjinal, pengangguran, miskin, rentan miskin dan terutama ibu-ibu yang menjadi kepala keluarga.
“Sekali lagi Camat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) tolong disampaikan kepada seluruh kepala desa juga para pendamping untuk menjaga program ini,” tegasnya.
Menurut Haliana, tidak sedikit alokasi dana desa kepada pemerintah desa, Wakatobi tahun 2022 sebanyak Rp57 miliar dan di tahun 2023 kurang lebih sebesar Rp58 miliar.
“Harapan saya tentang stunting, Kemiskinan Ekstrim, pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi pengangguran bisa diprogramkan secara jelas, tegas juga anggaran yang memadai,” harapnya.
Kendati demikian, Haliana mengingatkan pentingnya sinkronisasi pembangunan daerah. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) itu menegaskan, agar perangkat daerah lebih memahami dan mempedomani rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.
Serta rencana strategis (Renstra) masing-masing OPD, agar terwujud sinkronisasi pembangunan daerah. Supaya dapat memahami tugas dan fungsi masing-masing, sesuai peraturan yang telah ditetapkan.
Selain itu Haliana juga mengingatkan para Kepala Desa dan perangkat Desa untuk melakukan sinkronisasi dengan agenda pembangunan daerah, agar terjalin keselarasan program dan kegiatan pembangunan.
“Sinkronisasi pembangunan sangat penting dilakukan, mengingat adanya kegiatan-kegiatan pembangunan nasional, pemerintah Provinsi Sultra yang dilaksanakan di Wakatobi. Sehingga perlu keselarasan program dan kegiatan pembangunan, antar daerah dan nasional,” pungkasnya. (Adv)
