KABARWAKATOBI.COM-Baru-baru ini Kerukunan Keluarga Wakatobi (KKW) menyelenggarakan dialog publik dengan bertajuk Masyarakat Kota Kendari asal Wakatobi bertanya.
Di kesempatan itu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) Hamiruddin menjelaskan, bahwa kondisi transportasi antar daerah khususnya masalah penerbangan Kendari-Wakatobi-Kendari yang saat ini tidak ada atau tidak berjalan.
“Saya kira tidak perlu kambing hitam Karena toh di era pemerintahan sebelumnya juga dalam kondisi pandemi penerbangan Wakatobi Kendari masih tetap berjalan. Penerbangan Wakatobi-Kendari berhenti maka DPRD ketika itu pernah diundang untuk berkoordinasi dengan beberapa pihak, termasuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan pihak maskapai yang saat itu difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov),” katanya dalam vidio yang diupload media sosial (Medsos) Facebook Hamiruddin Center.
Yang perlu dicatat pada saat itu, kata dia, bahwa itu bukan inisiatif dari Pemerintah daerah (Pemda) termasuk DPRD, tapi inisiatif Pemprov dan Kementerian, untuk membahas bagaimana kalau penerbangan ke Wakatobi itu disubsidi, agar bisa jalan kembali penerbangan Wings ke Wakatobi. Hasilnya adalah, lanjut dia, pada saat itu tidak terjadi kesepahaman antara Pemda Wakatobi, Kemenhub dan pihak maskapai terkait dengan kesiapan anggaran untuk subsidi dan skema tarif yang akan diberlakukan.
“Sementara jawaban kami ketika itu, kami di DPRD sebagai pemegang hak anggaran sama sekali belum pernah dimintai pendapat oleh pihak Pemda. Kondisi itu berkembang sampai dengan proses pembahasan perubahan anggaran yang kemudian pada perjalanannya tidak ditetapkan,” ucapnya
Ketua DPRD menjelaskan, ketika perubahan anggaran tidak terjadi, maka sebenarnya ada ruang bagi Pemda untuk melakukan subsidi melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Dasarnya adalah peraturan Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor 134, dalam pasal 2 ayat 3 jelas disampaikan ketika hal itu dilakukan maka kemudian menunggu di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.
“Angka subdisi kemudian baru muncul nanti di saat rapat kerja DPRD bersama Pemda. Dengan demikian kalau ditanya apa peran DPRD untuk menghadirkan kembali penerbangan di Wakatobi maka jawabannya adalah DPRD sudah ketok palu. Sudah menyetujui per November lalu. Dan di dalamnya subsidi penerbangan itu sebesar 4,5 miliar di dalam APBD 2023,” jelasnya.
Soal skemanya seperti apa dan kenapa, lanjut Hamiruddin sampai sekarang belum ada realisasinya. Tapi menurutnya Pemda sudah melakukan hal-hal yang positif dalam rangka untuk menghadirkan pihak maskapai
Menurut Hamiruddin, sudah tiga kali mereka meminta bagaimana mekanismenya agar dijelaskan kepada DPRD, tapi belum pernah dijelaskan di DPRD. Namun Mereka di DPRD membuka diri demi untuk hadirnya penerbangan di Wakatobi
“Dalam rumah tangga Wakatobi status DPRD sebagai istri. Jadi saya hanya bisa berharap agar kalau suami saya jalan-jalan ke Jakarta dalam rangka pengurusan untuk penerbangan ini mohon informasinya, ajak-ajak juga dengan istrinya. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kami untuk jalan-jalan ke Jakarta bersama suami istri bisa penerbangan Wakatobi akan kembali,” harapnya.
Menanggapi itu Staf khusus (Stafsus) Bupati Bidang Ekonomi Kreatif Kabupaten Wakatobi Idris Mandati, menyangkan pernyataan ketua DPRD Kabupaten Wakatobi Hamiruddin, yang seolah membandingkan persoalan berhentinya Wings Air dengan persoalan penerbangan pada dua mantan Bupati Wakatobi sebelumnya.
Menurut Idris Mandati, persoalan Wings Air berhenti situasinya berbeda dengan yang terjadi di zamannya Hugua. Lebih-lebih di zamannya Arhawi, bahwa Wings Air berhenti karena adanya kenaikan bahan bakar minyak (BBM) Avtur yang signifikan, sehingga menjadi beban operasional bagi pihak maskapai.
Disamping itu, armada yang digunakan bukan armada yang hanya melayani rute Wakatobi saja tetapi rute-rute lain yang dianggap belum mampu menyeimbangkan biaya operasional dengan hasil yang mereka dapat berbeda dengan daerah lain.
“Ini terjadi karena kenaikan BBM, inikan tidak logis kita buat perbandingan-perbandingan. Intinya bahwa ketua DPRD yang membuat perbandingan-perbandingan yang kemudian menjurus pada perseteruan para elit di daerah. Harusnya beliau bijaksana sebagai ketua DPRD,” paparnya melalui sambungan telepon genggam, Jumat dini hari, (3/2/2023).
Selain itu, Idris Mandati juga juga menyikapi peryataan ketua DPRD yang mengatakan agar Bupati Wakatobi Haliana segera mengambil langkah baik, kordinasi dengan pihak maskapai penerbangan, Pemrov Sultra, maupun pemerintah pusat.
“Sejak adanya surat Surat Wings Air Wakatobi Nomor : WNI-035/KK/FLT/VII/ 2022, yang di tujukan kepada Kepala Bandara Matahora, dari station manager Wings Air WNI, tentang pemberhentian cancel flight Wing Air, Pemda langsung bersurat ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pertanggal 6 Juli 2022 guna difasilitasi untuk dapat menemukan penyelesaian secara tuntas dan jangka panjang terhadap aksesibilitas udara di Wakatobi,” jelasnya.
Kemudian di tanggal 12 Juli 2022 atas surat Bupati tersebut, oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI mengundang Pemda untuk melakukan rapat kordinasi aksesibilitas udara ke Wakatobi yang diikuti oleh Kemenko Marves, Kemenhub digelar pada tanggal 14 Juli 2022.
Tak hanya sampai di situ saja kata Pace (Sapaan Akrab) pertanggal 18 Juli 2022, Kemenparekraf mengundang Pemda Wakatobi melakukan rapat koordinasi percepatan penyelesaian isu aksesibilitas udara ke Wakatobi dan sekitarnya, dengan daftar peserta rapat dari Maskapai, Presiden Director (CEO) Lion Air, Pemprov Sultra, kabupaten/kota, Kemenko Marves, Kemenhub, dan Pemda dan ketua DPRD Wakatobi.
Di bulan yang sama tepatnya pada tanggal 25 Juli 2022 Pemprov Sultra bersurat kepada pihak Wings Air terkait rincian permintaan hitungan subsidi pesawat yang di balas sehari kemudian dengan rincian Rp6 miliar untuk satu tahun.
Kemudian rapat kordinasi pertanggal 18 Juli 2022, lanjut Pace, ditindaklanjuti oleh Kemenparekraf di tanggal 27 Juli 2022, dengan menggelar rapat bersama dengan peserta rapat Presiden Director (CEO) Lion Air, Direktur Utama PT. Citilink Indonesia, Area Manager Sulawesi Lion Group, Station Manager Wings Air Wakatobi, pihak Pemrov Sultra, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten/kota terkait di Sultra, Kemenko Marves, Kemenhub termasuk juga ketua DPRD Wakatobi.
“Intinya upaya pemerintah pada hari ini cukup intens tidak seperti yang dituduhkan oleh para pihak termasuk ketua DPRD. Dengan adanya anggaran subsidi yang telah disiapkan Pemprov Sultra sebesar Rp2 miliar dan daerah kurang lebih Rp4 miliar di tahun 2023 ini. Dan Pemda menindaklanjuti semua administrasi yang telah dikirim oleh Pemda ke semua pihak,” pungkasnya. (ADM)
