KABARWAKATOBI.COM, WANGI-WANGI-Dua puskesmas di Pulau Wangiwangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) bakal berubah statusnya menjadi menjadi badan layanan umum daerah (BLUD) di tahun 2024. Kedua puskesmas tersebut adalah puskesmas Wangiwangi dan puskesmas Wangiwangi Selatan (Wangsel).
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Wakatobi Muliadin Anis mengungkapkan, mereka berencana agar kedua puskesmas tersebut berubah status karena wilayahnya luas dan penduduk yang di cover juga besar.
“Tentunya BLUD ini sudah mandiri, baik pengelolaan kegiatan maupun pengelolaan keuangannya, harus punya neraca sendiri dan laporan sendiri,” ungkapnya di Wangiwangi baru-baru ini.
Meskipun secara pengelolaan kegiatan dan keuangan sudah dilakukan secara mandiri, kata Muliadin, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Dinkes tetap melakukan pembinaan terhadap BLUD itu.
Selain memiliki kelebihan dari sisi pelayanan, BLUD juga harus meningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dari sisi penyediaan fasilitas operasionalnya sudah akan lebih mudah.
“Karena dari sisi pengelolaan pendapatan, sudah bisa dimanfaatkan secara langsung oleh puskesmas itu. Harus ditunjang oleh sumberdaya manusia (SDM) yang memenuhi kualifikasi dan standar. Tentunya juga akan dikoordinasikan dengan Pemkab tentang rekruitmen SDM untuk menunjang pelayanan di BLUD tersebut,” ujarnya.
Muliadin juga menerangkan, dari sisi pengelolaan manajemen, jelas Pemkab berharap lebih bagus sesuai standar operasional prosedur (SOP)-nya. Program bisnisnya, diharapkan bisa lebih inovatif dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
“Muaranya kan ke peningkatan kualitas dan kepuasan masyarakat bisa lebih bagus. Kita berharap kalau ini jadi, mungkin kita perluas lagi ke Wakatobi II, minimal ada satu per pulaunya, itu target ke depan. Harapan kita ada peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, dari sisi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan,” harapnya.
Lebih lanjut alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menjelaskan, rencananya tahun 2024, sebab tahun ini mereka melakukan persiapan dari sisi administrasi, agar bisa dirampungkan dalam waktu dekat.
“Hal demikian itu juga akan dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal layak dan tidaknya,” pungkasnya. (Adm)
